Pejabat Eselon II Disik, DKIS, DPUPR Pemkot Kena Rotasi

CIREBON-Rotasi eselon II tinggal menghitung hari. Setelah selesai uji kompetensi ulang bagi pejabat eselon II,  kabarnya Jumat (14/6), walikota akan mengumumkan perpindahan posisi para kepala dinas. Reposisi ini didasarkan pada hasil uji kompetensi yang dilakukan di Hotel Prima. Wakil Walikota Dra Hj Eti Herawati membenarkan informasi bahwa mutasi dilakukan dalam waktu dekat. “Sebentar lagi. Sudah saya paraf poin-poin terpentingnya,” katanya. Eti membeberkan, kursi kosong eselon II yang rencananya bakal diperebutkan lewat open bidding sudah ada. Diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Artinya, kepala dinas di tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu, otomatis bakal digeser ke posisi lain. Sementara untuk Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, bakal diisi lewat mekanisme rotasi. Termasuk posisi Sekretaris DPRD kemungkinan diganti sesuai dengan usulan anggota dewan dengan pertimbangan sudah terlalu lama menjabat di sekretariat DPRD.  “Tunggu saja nanti Jumat,” kata Eti. Dengan pergerakan lima posisi tersebut, secara otomatis terjadi perubahan signifikan di lingkungan SKPD Pemerintah Kota Cirebon. Di lain pihak, posisi staf ahli walikota sepertinya tidak akan mengalami pergeseran. Ini dikarenakan dua staf ahli walikota Drs Abidin Aslich dan Henda, menjadi panitia seleksi (pansel) uji kompetensi. Dan keduanya tidak mengikuti assessment. Informasi yang diterima Radar Cirebon, penempatan dua unsur birokrat dalam unsur pansel ini sempat menimbulkan pergunjingan diantara eselon II. Pasalnya seluruh kepala dinas menjadi peserta mekanisme ini. “Kalau begitu, posisi staf ahli berarti tidak tersentuh? Mereka harusnya ikut assessment juga,” kata salah seorang eselon II yang enggan diungkapkan identitasnya. Selain staf ahli, dua kepala dinas juga diprediksi tidak bisa tergusur. Yakni kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D). Musababnya, dua pejabat tersebut baru dua tahun terpilih lewat mekanisme open bidding dan ketentuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), melarang ada perpindahan. Pejabat eselon II lainnya yang enggan diungkapkan identitasnya mengungkapkan, setelah assessment, sampai sekarang belum ada pemberitahuan selanjutnya. Termasuk soal pelaksanaan mutasi yang disebut-sebut kembali dihelat di Jumat akhir pekan ini. “Nanti saya coba cari informasi ya,\" tukasnya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon Drs Anwar Sanusi MSi mengaku belum menerima informasi mutasi. Ia pun enggan berkomentar banyak. \"Sampai tadi siang setelah halalbihalal, belum ada perintah dari beliau,\" tandasnya.   (abd/gus)

Sumber: